Petisi Penundaan Pembahasan RUU Rahasia Negara sign now

Kepada Yang Terhormat
1. Ketua DPR RI
2. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI
3. Presiden Republik Indonesia
4. Menteri Pertahanan



Dengan hormat,


Kami warga negara Republik Indonesia yang menghormati Kedaulatan Negara dan mendukung mengedepannya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara melalui disahkannya UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), merasa khawatir dengan pembahasan dan upaya pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Rahasia Negara yang isinya bertentangan dengan semangat kebebasan informasi. Terutama dengan informasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara:


1. Masih tercantumnya pasal karet dalam Pasal 1 ayat 1 dalam RUU Rahasia Negara.

Konsekuensi dari adanya pasal karet ini adalah dapat memunculkan pemberian definisi Rahasia Negara berdasarkan subyektifitas dari pemegang otoritas dalam menentukan bahwa sebuah dokumen masuk kategori Rahasia Negara.

Pasal karet ini juga dapat digunakan untuk menjustifikasi tindakan represif negara kepada warganya atau membatasi hak warga dalam memperoleh informasi atas nama menjaga kerahasiaan negara. Hal ini adalah perwujudan kembalinya pemerintah yang otoriter.

Adanya pasal karet ini juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat negara untuk melindungi kejahatan yang dilakukan atau terkait dengannya, seperti misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dan korupsi.

2. Bahwa semangat dari RUU Rahasia Negara bertentangan dengan konsep good governance yang mengharuskan akuntabilitas dan transparansi di segala bidang, termasuk bidang pertahanan.

Transparasi persenjataan telah menjadi bagian dari regulasi internasional tentang transfer senjata terutama Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies. Negara-negara anggota PBB juga telah menyepakati Guidelines for International Arms Transfer yang dikeluarkan oleh Disarmament Commission pada 3 Mei 1996. Jelas bahwa berdasarkan ketentuan yang mengharuskan transparansi kebijakan pertahanan negara tersebut, masalah persenjataan yang disebutkan dalam contoh rahasia negara di bidang pertahanan dan keamanan negara (Pasal 6 RUU) tidak dapat ditetapkan sebagai rahasia negara.

Selain itu, pada masa damai, kekuatan pertahanan lebih merupakan sarana diplomasi untuk mencegah (detterent) kekuatan luar melakukan intervensi atau agresi. Konsekuensinya, jika kebijakan dan kekuatan pertahanan negara, termasuk persenjataan, dikategorikan sebagai rahasia negara, maka akan memicu kecurigaan negara lain, khususnya negara tetangga. Akibatnya, negara tetangga tersebut akan menyiapkan diri dengan kekuatan pertahanan semaksimal mungkin. Kondisi ini dengan sendirinya menciptakan dilema keamanan (Security dilemma) yang dapat mengganggu hubungan antar negara dan rasa aman masing-masing warga negara yang merupakan hak asasi manusia.

3. Bahwa RUU Rahasia Negara memiliki Badan Pertimbangan Kebijakan Rahasia Negara yang fungsi dan tugasnya bertumpang tindih dengan Komisi Informasi Publik yang diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

4. Ketentuan tentang pidana dalam RUU Rahasia Negara tidak memberi peluang bagi pengungkapan rahasia negara demi kepentingan publik yang lebih besar. Siapapun yang membocorkan dan menyebarluaskan rahasia negara dengan alasan apapun akan dikenai sanksi pidana sebagaimana disebut pada pasal 44 sampai 49. Ini akan menjadi ancaman besar bagi kebebasan masyarakat sipil terutama dalam mengusahakan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi

Selain itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan pertahanan (pasal 6 dari DIM 49-119) dapat menutup akses warga negara untuk meminta informasi yang semestinya sudah memang menjadi informasi publik. Dengan demikian, definisi Rahasia Negara yang berupa informasi, benda, dan/atau aktivitas memiliki potensi terciptanya pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel terhadap warganya. Termasuk hak warga negara mengetahui pembelanjaan pertahanan yang menggunakan uang pajak mereka.

Berdasarkan hal di atas, kami warga negara Indonesia yang mendukung terciptanya rejim keterbukaan dengan menghormati Kedaulatan Negara, meminta agar pembahasan RUU Rahasia Negara ditunda. DPR RI perlu terlebih dahulu mendengar dan meminta lebih banyak pendapat berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang kebebasan informasi, hak asasi manusia, reformasi sektor keamanan, tata pemerintahan dan korupsi serta praktisi media.

Demikian dukungan kami atas petisi ini sebagai suara aspirasi kami sebagai warga negara Republik Indonesia.



Hormat kami,

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
150 / 1000

Latest Signatures

  • 13 December 2015150. Maryam S
    I support this petition
  • 04 December 2015149. Betty Potter
    I support this petition
  • 01 October 2015148. Oslan P
    Tunda Pembahasan RUU Rahasia Negara sekarang juga!
  • 30 September 2015147. Ntjoes R
    Tolak!
  • 27 September 2015146. Muhammad Z
    I support this petition
  • 13 September 2015145. Rudi A
    I support this petition
  • 19 August 2015144. Afrizal A
    Memang negara kita, kalau sudah berbicara transparansi para pejabatnya sudah kurang serius. Coba kalau berbicara penambahan penghasilan mereka pasti akan cepat keluar aturannya.
  • 07 August 2015143. Paulus W
    BELUM URGEN DI TENGAH MEMBANGUN DEMOKRATISASI AKSES INFORMASI
  • 17 July 2015142. Dewi R
    I support this petition
  • 06 July 2015141. Ridaya L
    Rezim keterbukaan perlu diizinkan dulu menemukan bentuknya, baru kemudian 'lubang-lubang' yang hasilkannya ditutup dengan rezim kerahasiaan kalau memang ada dan terbukti eksesif.
  • 23 June 2015140. Wahyu Wb
    I support this petition
  • 21 June 2015139. Haris A
    I support this petition
  • 11 June 2015138. Indra Martin
    konsepSupporting "good governance yang akuntabilitas dan transparansi di segala bidang".
  • 10 June 2015137. Carolus T
    I support this petition
  • 26 May 2015136. Arianto Barr
    I support this petition
  • 28 March 2015135. R Herlambangperdanawiratramanfakultashukumuniversitasa
    I support this petition
  • 01 February 2015134. Diah S
    Pembahasan RUU Rahasia Negara harus di tunda karena merupakan indikasi kembalinya rezim orde baru dan menghambat reformasi sektor keamanan,
  • 27 January 2015133. Kelompok Studidanpengembanganprakarsamasyarakat
    Setuju dengan Petisi Penundaan Pembahasan RUU Rahasia Negara
  • 17 January 2015132. Gunawan Ihcsindonesianhumanrightscommitteeforsocialj
    I support this petition
  • 28 December 2014131. Aditya Batarag
    I support this petition
  • 26 December 2014130. Allia Thornton
    berantas korupsi
  • 22 December 2014129. Anton P
    tegakan dahulu prinsip-prinsip kebebasan atas informasi
  • 15 December 2014128. Asep K
    I support this petition
  • 29 October 2014127. Bonar Adrianb
    menurut saya RUU ini sangat berdampak negatif terhadap rakyat namun disisi lain sangat bermanfaat bagi pemerintah yang hingga saat ini terus menindas rakyatnya sendiri
  • 20 October 2014126. Septer M
    Tunda!
  • 13 October 2014125. Banget S
    Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara mendukung penundaan Pembahasan RUU Rahasia Negara
  • 08 September 2014124. Eddy P
    I support this petition

browse all the signatures

Information

Lupe MorseBy:
LGTBIn:
Petition target:
Warga Negara Indonesia

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets